Notification

×

Iklan

Iklan

Gunawan Raka, SH,MH : Rapat Kreditor 95% Bisa Menerima Proposal Perdamaian

Rabu, 11 Agustus 2021 | Agustus 11, 2021 WIB Last Updated 2021-08-11T07:51:19Z


GAAS INDONESIA JAKARTA -Rapat kreditur Membahas Proposal Perdamaian PT.CNQC dan Mitra Pemuda ( dalam PKPU) digelar di PN Jakarta Pusat hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021.

Advokat Raka Gunawan S.H,M.H, sebagai Kuasa Hukum 6 Kreditur Konkuren menjelaskan kepada media, bahwa hari ini adalah rapat terkait pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur PT CNQC dan Mitra Pemuda.

“Perkara kasus ini sudah 1 tahun yang lalu lebih tapi ini terganjal berbagai persoalan sempat ada dinamika demo dan semuanya tapi proposal yang diajukan oleh CNQC dengan debitur pailit yaitu CNQC dan Mitra Pemuda itu bisa mengakomodir kepentingan kepentingan kreditor sehingga tadi berlangsung sangat kondusif, rapat kreditor itu mungkin 95% bisa menerima proposal perdamaian yang belum terakomodir karena dia belum dituangkan dalam proposal itu Akan diperbaiki sehingga mungkin bisa 100% aklamasi menerima proposal yang diajukan oleh debitur pailit,” Ujarnya kepada media usai rapat Perdamaian.

Menurutnya, Jumlah kreditur yang hari ini hadir dari jumlah 65 kreditur tadi sekitar 58 kreditor hadiri rapat dan jumlah tagihan lebih kurang 140 Miliyar, harapannya hari ini saya bisa voting karena biar bisa selesai tapi ternyata ada beberapa nama kreditor yang belum diakomodir kepentingannya ,itu harus dituangkan dalam perbaikan perbaikan proposal yang itu nanti akan didapatkan kembali pada tanggal 16 Agustus karena itu jadi lampiran keputusan RPM tanggal 16 ini harus dirapatkan dan disahkan di sini tinggal kita mungkin butuh 1 orang lagi untuk langsung dengan voting sendiri.

Raka Gunawan S.H,M.H Mengatakan, saya kuasa hukum dari 6 perusahaan kreditur konkuren juga tapi bisa menerima proposal yang diajukan oleh David artinya itu mengakomodasi kepentingan hukum disiplin kita sehingga kita juga menerima nilai dari 6 debit atau credit atau kita berharap sesuai undang-undang bahwa utamanya KPU penuh dan kewajiban sepanjang skemanya jelas sumber pembayaran jelas kita terima dari debitur dan kreditur ” ujarnya (dmz)
×
Berita Terbaru Update