Notification

×

Iklan

Iklan

Kuasa Hukum A Z, Ajukan Replik terhadap Jawaban A T

Jumat, 14 Januari 2022 | Januari 14, 2022 WIB Last Updated 2022-01-13T17:21:38Z

 





MAJALAH CEO- BANJARNEGARA- Sidang lanjutan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh A Z (Penggugat)  melawan mantan suami Andik Triyatno (Tergugat) yang notabene Guru ASN Pegawai PPPK, kini memasuki agenda replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat yang digelar di ruang Sidang 1  Pengadilan Agama (PA) Banjarnegara, Kamis(13/01/2022).


Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Drs Ribat , SH, MH yang memimpin sidang perkara gugatan harta bersama ini sebelum sidang dimulai sekitar 10.00 WIB majelis hakim bertanya menanyakan perkembangan kasusnya apa ada tercapai perdamaian kuasa hukumnya menyatakan bahwasanya sampai saat ini belum dicapai kesepakatan lalu majelis hakim meminta tergugat agar teman-temanya yang tidak berkepentingan tidak dibawa ke Pengadilan apa lagi menggunakan atribut-atribut, Sidang dibuka kemudian mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat  A Z (39 th), yakni  Harmono, SH., MM., CLA, dan Syaeful Munir, SHI untuk menyampaikan repliknya.


"Apakah replik dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat atau dianggap dibacakan," tanya Hakim Ketua Drs Ribat, SH, MH. Kuasa Hukum   Harmono, SH, MM, CLA menjawab, replik dianggap sudah dibacakan dan  langsung maju menuju meja majelis hakim untuk menyerahkan repliknya kepada majelis hakim. 


"Baiklah, giliran Tergugat untuk menyampaikan dupliknya pada persidangan yang akan digelar Kamis (20/01/2022) depan," ucap Hakim Ketua Drs Ribat SH MH yang didampingi dua anggota Majelis Hakim Drs Syahrial, SH,MH dan Dra Siti Syamsiah seraya mengetukkan palunya sebagai pertanda sidang ditutup dan berakhir.


Sehabis sidang, Kuasa Hukum Tergugat, Syaeful Munir SHI menyatakan, jadi kalau mereka fersi tergugat sudah sepakat ketika perceraian tidak akan menuntut harta gono gini, adalah karena pemahaman dari tergugat sendiri dan gugatan gono gini diajukan adalah sah dan hak setelah terjadi percerain. Dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam prakteknya seringkali untuk membagi harta gono gini harus diputus gugat cerai terlebih dahulu.


"Versi sudah ada kesepakatan cerai diajukan tidak akan menuntut harta bersama menurut pandangan kami salah besar, meminta membagi setelah perceraian adalah hak, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama dan setelah cerai sepatutnya sesuai hukum harus dibagi, klien kami ketakutan tergugat menikah lagi harta gono gini nya dikuasai istrinya dan anak-anaknya yang akan datang," ujarnya mengawali cerita.


Menurut tergugat belum lama ini dalam jawabanya terkait kenapa ada gugatan harta bersama setelah perceraian dituntut padahal dalam pengajuan perceraianya saat itu tidak menuntut gono gini yang dianggap disepakati dalam putusan perceraianya tidak ada tuntutan harta bersama.” Saya heran kok setelah cerai yang awalnya tidak mau menuntut harta gono gini kok kenapa diajukan gugatan dan terkait rumah yang saat ini saya tempati akan saya peruntukan untuk anak-anak saya tidak akan dijual sampai kapanpun,” Ungkap Andik Triyatno. Tergugat masih bersikukuh terkait harta yang atas namanya. “ Karena sudah atas nama saya, rumah tanah yang saya tempati, sertifikat belum dikembalikan, hanya satu yang diminta oleh Kuasa penggugat rumah tempat tinggal  dan saya akan memusyawarahkan hal tersebut setelah sertifikat kembali, Sertifikatnya saja masih di Bank untuk pinjam, sudah atas nama saya kok mau diminta,” tegas Andik.   


Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, yakni Syaeful Munir SHI menyatakan, klien tetap meminta untuk semua obyek dibagi karena sudah kami sudah daftarkan ke Pengadilan, tergugat meminta akan dimusyawarahkan hanya akal bulus mengulur waktu saja dan mediasi di Pengadilan sudah dead lock tinggal majelis hakim yang memutuskan secara adil. Penggugat sendiri mengatakan,  dalam repliknya atas jawaban dari tergugat tanggal 06 Januari 2022, bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan penggugat tanggal 12 November 2021, dan menolak seluruh dalil dalil tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat.


Motif penggugat mengajukan gugatan a quo, karena adanya itikad buruk dari tergugat menggunakan ormas, mensomasi dengan ormas 1x24 jam, kuasa hukum disurati, meminta audiensi, ketika menjelang sidang perdana, saat mediasi ditemani ormas, tergugat memohon ijin kepada hakim mediator, supaya ormas tersebut diberikan ijin masuk keruang mediasi namun hakim mediator menolaknya, mengulur-ngulur waktu meminta dimusyawarahkan tetapi tidak ada kepastian, berdalih untuk anak padahal ketiga anaknya bersama penggugat dan penggugatlah yang masih menangung kebutuhan sampai sekarang, kepada penggugat yang memanfaatkan dan atau menyalahgunakan keadaan kepolosan penggugat saat itu, sehingga tergugat dapat menguasai seluruh harta gono-gini antara penggugat dan tergugat yang berumahtangga selama 17 tahun.


Bahwa dalil tergugat pada angka 3,4,5, dan 6 dalam jawabannya, tidak berdasar karena tergugat mendalilkan adanya perceraian tidak akan menuntut harta bersama hasil dari berumah tangga, sertifikat satu bidang tanah dan bangunan yang didiami sudah atas namanya yang sekarang ada di Bank dan akan memusyawarahkan ketika sertifikatnya dikembalikan adalah akal bulus, serta anak-anak masih menjadi tanggungan bersama, namun dalam kenyataan tidak demikian kebutuhan akan pendidikan dan kesejahteraan penggugatlah yang masih menanggungnya serta akan mengungkit usaha perbengkelan dari modal pinjam tanah dan rumah atas namanya yang dijaminkanya. 


Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak, Satu tanah dan bangunan di Karangkobar, Tanah Kebun di Desa Medayu, satu bidang Kebun didesa Karanggondang dan Satubidang tanah kolam di Binangun serta satu unit kendaraan Honda Jazz Tahun 2010, No Pol B 1801 EFM, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai harta gono gini dengan total keseluruhan  penafsiranya 1,9 M.


Dijelaskan pula oleh Harmono, SH, MM, CLA dan Syaeful Munir, SHI penggugat maupun tergugat masing masing memiliki hak setengah atau separuh dari harta bersama, Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi : “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun obyek dimaksud sudah atas nama salah satu pihak,  “ Ucap Syaeful Munir 


Menyatakan sah dan berharga sita marital atas barang barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan atas barang barang yang bersangkutan dalam perkara ini.Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali. (one)

×
Berita Terbaru Update