Selasa, 03 Januari 2023

Eks Kasubag TU Direktorat Impor Ditjen Perdagangan LN di Persidangan Nyatakan Dirinya Merasa Dikriminalisasi


 


Jakarta -  Rekayasa kriminalisasi yang dialami oleh  Tahan Banurea seorang Kasubag TU pada Direktorat Impor , Ditjen Perdagangan Luar Negri Kementerian Perdagangan yang tidak memiliki kewenangan apapun dan terungkap di persidangan namun saat ini didakwa sebagai ASN yang dimintai pertanggung jawaban kerugian keuangan negara dan perekonomian negara

Tahan Banurea didakwa menerima uang dari terdakwa lainnya Taufiq sebesar Rp 50 juta, padahal pernah ketemu saja tidak apalagi kenal, dan Taufiq ternyata dipaksa oleh penyidik jampidsus kejaksaan agung untuk menanda-tangani BAP sebagai saksi, yang isinya adalah keterangan yang menyesatkan, yakni: Taufiq disuruh mengakui memberikan uang kepada Tahan Banurea yang tidak dikenalnya, namun taufik mengatan tidak mengenal orang tersebut dan tidak pernah memberikan uang, namun taufik di ancam dan diintimidasi oleh oknum penyidik kejaksaan agung sehingga taufik terpaksa mengikuti maunya penyidik. ketika Taufiq ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ia merubah keterangannya dan memberikan keterangan yang benar yaitu “ia (taufiq) senyatanya tidak pernah memberikan uang apapun dan tidak kenal dengan Tahan Banurea.

Saat ini, Tahan Banurea sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa bersama-sama dengan Taufiq dan Budi Hartono di Pengadilan Tipikor DKi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yang lebih aneh lagi, Tahan Banurea dikatakan menerima uang rp 50 juta di lapangan parkir kemendag, pada tanggal 23 Mei 2020, padahal pada tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan bukti surat jalan dan tiket transportasi, ia sedang dinas ke luar kota;

Dan dakwaan pasal 2 ayat (1) serta pasal 3 UU Tipikor itu berisi alternatif antara kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, tapi dipaksakan dalam perkara ini dinyatakan kerugian keuangan negara rp 1 triliun DAN kerugian perekonomian negara rp 22 triliun, sangat janggal dan aneh apakah bisa DAN, tidak sesuai dengan undang-undang serta apakah kerugian-kerugian tersebut tercantum dalam APBN negara?

Atas adanya rekayasa kriminalisasi ini maka Tahan Banurea telah membuat surat laporan ke Presiden RI cq Mekopolhukham serta tembusan ke berbagai pihak.

Sebelumnya diberitakan, adanya dugaan rekayasa kasus pada penerbitan surat penjelasan (Sujel) dalam kasus impor baja Tahun 2017 hingga 2020, dinilai korban yang saat ini telah menyandang status terdakwa merupakan bentuk kriminalisasi.

Terdakwa, Tahan Banurea dalam keterangan resminya mengatakan, merasa menjadi korban rekayasa atas kasus penerbitan surat penjelasan tersebut, yang padahal dari awal diperiksa, dirinya sudah jelaskan tidak ada perannya, namun Jaksa Penuntut Umum malah menjadikanya Terdakwa.

“Saya seperti jadi tumbal. coba dengar sendiri, tidak ada saksi fakta yang menyebutkan saya terlibat menerbitkan surat penjelasan ijin impor baja. Bahkan ada saksi di sidang mencabut BAP karena dipaksa suruh ngomong apa yang sudah dibuat penyidik di BAP, keliatan Jaksa Penuntut Umum terus cari celah,” ujar Tahan usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin petang (19/12/2022).

Dalam persidangan, Tahan mempertanyakan kepada para saksi fakta mengenai peran dirinya terhadap pengeluaran surat penjelasan (Sujel), khususnya dua pejabat ekselon II dan III Kementrian Perdagangan (Kemendag), yakni Direktur Impor Ani Mulyati dan Kasubdit barang aneka industri dan bahan baku industri Mohammad Andriansyah.

“Saksi, selama saudara menjabat Direktur Impor, apakah seorang kepala tata usaha dapat mencentang dan mendisposisi sebuah surat,” tanya Terdakwa Tahan Banurea kepada Direktur Impor saat diberi kesempatan oleh Majlis hakim untuk menanyakan kepada para saksi fakta.

Kemudian, Direktur Impor menjawab dengan tegas pihaknya tidak memiliki wewenang terkait pencentangan dan disposisi.

“Tidak. Yang mencentang sekaligus mendisposisikan adalah direktur, bukan tugas kepala tata usaha,” ujar Ani Mulyani dihadap majelis hakim.

Sedangkan sebelum Tahan bertanya kepada saksi Mohammad Andriansyah, dirinya membacakan terlebih dahulu dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berbunyi.

“Tahan Banurea selaku kepala seksi barang aneka industri di kementerian perdagangan membuat telaah konsep penjelasan dengan secara tidak tegas. Menolak pemberian ijin pengeluaran barang terhadap barang importir, melainkan malah membuat telaah pada pokoknya tidak menolak importasi terhadap barang milik importir tersebut padahal diketahui bahwa barang milik 6 importir tersebut tidak sesuai kriteria sebagai barang impor yang dapat diberikan surat penjelasan, membuat konsep atas permohonan penjelasan pengeluaran barang untuk keenam importir.” Tahan Banurea bertanya apakah pada april 2017 saya sebagai kasubag tata usaha mempunyai kewenangan dalam memproses surat penjelasa?

“Tidak ada yang mulia,” jawab saksi Andriansyah. Untuk selanjutnya Tahan Banurea bertanya kembali apakah pada mei 2020 dimana menurut keterangan saudara, saudaralah yg mengetikkan surat penjelasan yang diperintah oleh pak 

Dirjen apakah saya ada menitipkan konsep atau memberi masukan sehingga terbitlah surat penjelasan no 380 sampai no 385  " Tidak ada yang mulia "

Sementara itu para Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis hakim meminta agar saksi Mohmmad Ardiansyah sebagai kunci saksi terbitnya surat penjelasan nomor 380 sampai 385 hingga timbulnya surat yang mirip atau diduga palsu guna bisa mengeluarkan puluhan kontainer besi baja yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya pernah diminta hadir oleh Dirjen perdagangan luar negeri datang ke kantornya dan saya meminta kepada  Tahan

Banurea yang saat itu menjabat kepala seksi saya untuk hadir di bulan Mei. Pak Dirjen minta agar saya mengetikan langsung surat penjelasan pake komputer di ruangannya. Pak dirjen menyampaikan secara lisan isi konsepnya yang sudah ditulis sendiri Pak Dirjen di atas kertas, sedang pak Tahan di sebelah saya mengulangi kembali apa yang disampaikan Pak Dirjen dan saya yang mengetikan langsung surat itu di komputer ruang pak dirjen,” jelas Andriasyah.

Setelah surat itu selesai di print, Andriansyah menyebut, menyaksikan Dirjen Daglu langsung menandatangani surat penjelasan itu.

“Habis menyaksikn Pak Dirjen tandatangan, saya sama Pak Tahan ijin meninggalkan ruang Pak Dirjen. Sedangkan penomoran surat sampai pendistribusian kembali surat kepada pemohon Sujel, saya tidak tau lagi,” tutur Andriansyah.

Dalam sidang tersebut, selain kepada kedua saksi fakta direktur impor dan Kasubdit barang aneka industri, JPU juga menghadirkan 7 saksi fakta lainnya antara lain Kepala Biro Hukum Kemendag Sri Hariyati, Bendahara Subag Tata Usaha Sunarto, Kabag Umum dan Kepegawaian Redi Perdiansyah, Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri Ahadiah Akrima, staf pegawai Eko Satriya, Kasi bahan aneka industri Reni Suprapti serta karyawan honorer Reno Aditya.

Para JPU dan majelis hakim secara bergantian menanyakan apakah saksi mengetahui alur penerbitan surat penjelasan dari awal, penomoran surat sampai pendistribusian surat kembali kepada pemohon 6 perusahaan, serta menerima sesuatu dari para terdakwa.

“Saya tanya satu persatu sama semua saksi. Apakah kalian menerima sesuatu dari tiga terdakwa ini. Sebaiknya ngomong di sini sekarang, ketimbang dari diperoleh keterangan dari saksi lainnya bahwa kalian menerima, nanti bisa dijemput paksa,” tanya Hakim Sri Hartati, namun dijawab oleh semua saksi mereka tidak menerima apapun.

Dari penjelas

Pengacara terdakwa Astono Hadi Saputra Gultom, Gunawan Wibakso, Nila Paramita, Kartika secara bergantian mempertanyakan ke sejumlah sakfi fakta, apakah mereka melihat Tahan Banurea ikut paraf atau mendisposisikan terbitnya surat penjelasan yang menjadi akar masalah.

Saksi fakta tidak satupun dari mereka yang mengetahui Tahan Banurea ikut mendisposisikan surat penjelasan tersebut.

“Dari awal sidang sampai akhir sidang bahwa alur penerbitan surat penjelasan itu tidak ada peran dari Pak Tahan, kalaupun dia hadir diruang dirjen karena atas perintah atasannya dan hanya sebatas menegaskan kembali kepada saksi Andrianysah apa yang diucapkan lisan pak dirjen,” ujar Gunawan, pengacara Tahan Banurea. (Tim/*)

[3/1 17.20]